Kemenko PMK Tekankan Percepatan Pemulihan Pascabencana
- account_circle pusaran.news
- calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
- print Cetak
Pemerintah Perkuat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana: Build Back Better, Safer, and Sustainable
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PUSARAN.NEWS- Menko PMK Pratikno menekankan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penegasan ini disampaikan Rapat Tim Koordinasi Nasional 30 Desember 2025, demi sinergi kementerian/lembaga.
Menurut Pratikno, sinergi kuat antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama rehabilitasi serta rekonstruksi yang efektif. “Pemulihan pascabencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat tersebut bertujuan menyinergikan langkah lintas kementerian/lembaga dalam percepatan pemulihan pascabencana pada lima sektor. Sektor-sektor ini meliputi permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta lintas sektor terkait.
Menko PMK juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor permukiman, khususnya terkait kepastian lokasi aman dan ketersediaan lahan. Hal ini krusial untuk pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).
Pratikno menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang aman pascabencana. “Masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang aman. Karena itu, penentuan lokasi dan penyediaan lahan harus segera dituntaskan agar pembangunan huntap dan huntara bisa dipercepat,” tegasnya.
Dalam rapat itu, disepakati lima fokus utama percepatan pemulihan pascabencana yang harus segera dilaksanakan. Fokus ini mencakup pemulihan permukiman, infrastruktur, fasilitas dan kegiatan sosial, fasilitas dan kegiatan ekonomi, serta pemulihan lintas sektor.
Pemulihan infrastruktur memprioritaskan perbaikan jalan, jembatan, layanan air bersih, serta kelistrikan yang terdampak bencana. Sementara itu, sektor sosial difokuskan pada fasilitas keagamaan, pendidikan, dan kesehatan.
Sektor ekonomi diarahkan pada pemulihan aktivitas produksi dan peningkatan daya beli masyarakat terdampak bencana alam. Seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus mengedepankan prinsip “build back better, safer, and sustainable”.
Pratikno menambahkan, “Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi memastikan masyarakat bangkit dengan kondisi yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.” Ini menegaskan komitmen untuk pemulihan jangka panjang yang lebih baik.
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenko PMK
- Penulis: pusaran.news
