PUSARAN.NEWS- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegasan ini disampaikan pada Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4/2026).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan dinamika ketidakpastian ekonomi global yang terus terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus dirancang untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan.
Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan. Pemerintah terus melakukan debottlenecking melalui Satgas P2SP untuk mengatasi hambatan dunia usaha.
“Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan Satgas P2SP atau debottlenecking,” jelas Purbaya Yudhi Sadewa. Ini adalah upaya konkret pemerintah dalam menjaga kepastian sektor swasta.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat. Kebijakan ini berlaku hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat membaik.
Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara. Hal ini dilakukan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan peran penting aparat penegak hukum dalam menciptakan kepastian hukum. Mereka mendukung pelaku usaha hingga ke daerah dengan penindakan cepat.
“Jadi kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegasnya. Ini sangat penting bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Kolaborasi erat pemerintah dan penegak hukum diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ini akan memperkuat kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenkeu