PUSARAN.NEWS- Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jumat, 1 Mei 2026. Ia memberikan hadiah berupa penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 dan instruksi percepatan RUU Ketenagakerjaan.
Perpres Nomor 25 Tahun 2026 meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188. Regulasi ini secara tegas memastikan perlindungan serta kesejahteraan bagi awak kapal perikanan di Tanah Air.
“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ucap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menuturkan pemerintah akan meresmikan 1.386 kampung nelayan di seluruh Tanah Air pada tahun ini. Program ini akan terus dijalankan pada tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus.
Tahun depan, kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500.
Tahun depannya lagi 1.500,” tutur Presiden.
Peresmian kampung nelayan diharapkan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tanah Air secara signifikan. Ini merupakan bagian upaya pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Semuanya nanti, kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya, dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” ucap Presiden.
“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” sambungnya.
Kepala Negara juga menginstruksikan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Ia menargetkan RUU tersebut dapat rampung pada tahun ini demi keberpihakan kepada kaum pekerja.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa, tahun ini juga harus selesai.
Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tegasnya.
“Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Kombinasi kebijakan strategis ini meliputi ratifikasi konvensi internasional dan pembangunan berbasis komunitas. Pemerintah mengirimkan pesan tegas bahwa kesejahteraan pekerja, termasuk nelayan, adalah prioritas utama.
Redaktur: Wae
Sumber: Setkab