PUSARAN.NEWS- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi pertanian sebagai langkah strategis penguatan ekonomi nasional. Ini meningkatkan nilai tambah komoditas, diungkap saat meresmikan Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
Melalui hilirisasi, hasil pertanian tidak lagi dijual mentah, melainkan diolah di dalam negeri. Manfaat ekonomi ini dinikmati langsung rakyat Indonesia, khususnya para petani.
Presiden Prabowo menilai Indonesia terlalu lama menjadi pemasok bahan baku, padahal kekuatan bangsa ada pada kekayaan sumber daya alam. Sumber daya ini seharusnya dikelola dan diolah di dalam negeri untuk kemakmuran.
“Kita tidak mau sekadar jual bahan baku. Kita tidak mau hanya menjual buah kelapa.
Kita mau olah turunan-turunannya di Indonesia supaya nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia,†kata Presiden Prabowo.
Hilirisasi di sektor pertanian harus menjadi gerakan besar nasional, mencakup pengolahan komoditas unggulan. Kelapa, sawit, hingga rempah-rempah dapat menjadi produk turunan bernilai tinggi melalui proses ini.
Proyek hilirisasi fase II mencakup inisiatif berbasis pertanian penting, seperti hilirisasi minyak sawit di KEK Sei Mangkei. Ini akan menghasilkan oleofood dan biodiesel di Sumatera Utara.
Pengolahan pala menjadi oleoresin juga dilakukan di Kebun Awaya Maluku Tengah, berkapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun. Fasilitas terintegrasi pengolahan kelapa di Maluku Tengah memiliki kapasitas 300 ribu butir per hari.
Presiden Prabowo menilai sektor pertanian berpotensi besar menjadi penggerak industri dan pencipta nilai tambah di dalam negeri. Keberanian bangsa juga ditentukan kemampuan menguasai serta mengolah sumber daya sendiri.
“Bentuk keberanian antara lain adalah keberanian bangsa itu untuk menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu di negaranya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,†tegasnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menyoroti persoalan mendasar petani, mulai dari harga jatuh saat panen hingga ketidakpastian pasar. Ia menyebut petani, nelayan, dan buruh Indonesia belum menikmati kesejahteraan layak.
“Sudah terlalu lama petani Indonesia, nelayan Indonesia, buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,†ujarnya, menekankan perlunya perubahan. Pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola sektor pertanian.
Peningkatan tata kelola ini bertujuan agar petani memiliki kepastian dalam menjual hasil produksinya. Ini menjamin penyerapan hasil panen dan mencegah harga anjlok.
Presiden Prabowo menjamin, “Petani yang tadi hasil panennya tidak dibeli, puso, rusak di kebun, panennya tidak diserap, tengkulak datang banting harga. Tidak mungkin rakyat sejahtera.
Sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar offtake.
Berapa yang dihasilkan, berapa pun itu diserap bangsa Indonesia,†ungkapnya.
Redaktur: Wae
Sumber: Kementan