PUSARAN.NEWS- Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan di Pekanbaru. Acara ini berlangsung di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, pada Rabu (5/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memimpin apel tersebut. Ia menegaskan, “Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan.”
Menko Djamari menambahkan, apel ini menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif dini, terpadu, serta tegas dalam menghadapi potensi karhutla. “Kesiapsiagaan adalah kunci, karena dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan karhutla sangat penting diatasi demi keselamatan wilayah, manusia, dan kesehatan. “Bukan hanya sekedar untuk keselamatan wilayah, keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulanannya,” jelasnya.
Dalam amanatnya, Menko Polkam membahas berbagai upaya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan karhutla. “Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut,” ungkapnya.
Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. “Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan alam,” ujar Djamari.
“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali,” ujar Menko Polkam. Ia menambahkan, keberhasilan pencegahan karhutla adalah gabungan disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi masyarakat.
Menko Polkam mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla di garda terdepan. Mereka adalah pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, dan elemen masyarakat.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan angka karhutla tahun 2025 turun dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2024, 376.805 hektar. Namun tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan menjadi 359.619 hektar.
Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,” ungkapnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, Indonesia berhasil mencegah karhutla berskala besar sejak 2019. Ini termasuk saat menghadapi fenomena El Nino pada 2023.
Pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi dan penanganan terintegrasi. Fokusnya pada enam provinsi prioritas.
Suharyanto menjelaskan, “Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau.”
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan pemantauan iklim 2026, yang diperkirakan ENSO netral. Artinya, tidak akan terjadi fenomena El Nino maupun La Nina.
Curah hujan 2026 diprediksi sedikit di bawah normal rata-rata 30 tahun terakhir. Potensi kekeringan dan karhutla perlu diantisipasi, terutama di wilayah sekitar ekuator.
Wilayah seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat akan memasuki puncak musim kemarau pada Juni–Agustus. Antisipasi dini sangat penting untuk mengurangi risiko bencana.
“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.
Menutup keterangan persnya, Menko Polkam mengajak seluruh media dan masyarakat berperan aktif dalam edukasi lingkungan. “Karena banyak masih terjadi juga bahwa ini terjadi, kebakaran terjadi karena juga ketidak pahaman sebagian kecil masyarakat kita. Apabila kita aktif mengedukasi masyarakat kita, tentunya kita akan mengurangi peran itu yang muncul mengakibatkan suatu akibat yang sangat besar,” ujar Menko Djamari.
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenko Polkam