Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

PUSARAN.NEWS- Pemerintah Indonesia (04/03) memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis pembangunan manusia. Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya perlindungan anak dan partisipasi perempuan dalam program ini.

Kemen PPPA diamanatkan dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 49 untuk sinergi perlindungan anak, fasilitasi partisipasi perempuan, dan koordinasi pemantauan masalah anak dalam program MBG.

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, khususnya Pasal 49, Kemen PPPA diamanatkan untuk:

pertama, melakukan sinergi program dalam kerangka perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; kedua, mendorong dan memfasilitasi partisipasi perempuan sebagai penggerak kebermanfaatan program; dan ketiga, berkoordinasi dalam pemantauan permasalahan anak dalam program MBG,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam Rapat Koordinasi di Semarang (3/3).

Program MBG wajib dilaksanakan dalam kerangka perlindungan anak karena setiap anak memiliki hak dasar atas pemenuhan gizi. Kemen PPPA fokus pada dua dimensi penting yakni pengasuhan dan partisipasi anak sebagai kontribusi utamanya.

Kemen PPPA mensinergikan Program MBG dengan PUSPAGA dan Forum Anak untuk edukasi gizi serta partisipasi anak. “Sebagai implementasi dua dimensi tersebut, Kemen PPPA mensinergikan Program MBG dengan implementasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya meningkatkan kapasitas orang tua/keluarga tentang pemenuhan gizi anak di rumah berbasis pada kearifan pangan lokal. PUSPAGA telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

Selain edukasi gizi bagi orang tua Kemen PPPA juga fokus untuk meningkatkan partisipasi anak dalam mempromosikan pentingnya makan bergizi dan menjadi pendidik sebaya (peer educator) bagi sesama teman sebayanya melalui sinergi implementasi Forum Anak,” kata Menteri PPPA.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif pelaksanaan MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) didukung seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah hingga kepala dinas.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi peran strategis pemerintah daerah dalam MBG. “Peran pemerintah daerah sangat strategis, di antaranya dalam memfasilitasi jaminan mutu dan keamanan pangan, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku sekaligus pemanfaatan pangan lokal,” ujarnya.

Program MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi desa dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agregator. Ini diharapkan meningkatkan nilai tukar petani dan pelaku usaha pangan, serta menekan angka kemiskinan di perdesaan.

“Perpres juga mengamanatkan dukungan kementerian dan lembaga terkait dengan melibatkan KDKMP, UMKM, dan BUMDes. Sesuai arahan Presiden, SPPG nantinya menjadi daya dorong utama kegiatan ekonomi di desa,” tambah Menko Pangan.

Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan MBG telah memiliki 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani 61,2 juta penerima manfaat. Provinsi Jawa Tengah memiliki 3.860 SPPG, menempatkannya pada posisi kedua secara nasional.

Dadan Hindayana menjelaskan dampak ekonomi SPPG terhadap peredaran uang di daerah, khususnya Jawa Tengah. “Jumlah SPPG ini juga mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah. Dari Januari hingga saat ini, dana yang telah beredar di Jawa Tengah mencapai kurang lebih Rp6 triliun dari BGN melalui SPPG.

Sebanyak 70 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku seperti beras, telur, ayam, sayur, buah, bumbu, dan minyak. Sebesar 20 persen untuk operasional termasuk relawan, dan 10 persen untuk insentif,” jelas Dadan.

BGN mengembangkan SPPG terpencil di wilayah yang tidak terjangkau dalam 30 menit dari daerah sekitarnya. Di Jawa Tengah, lima SPPG terpencil telah berdiri dan akan terus bertambah sesuai kebutuhan wilayah.

Secara nasional, MBG ditargetkan melayani 82,9 juta penerima manfaat dengan potensi penambahan hingga 10 juta penerima. Ini termasuk siswa sekolah dan santri pondok pesantren yang belum seluruhnya terlayani.(Rls)

Redaktur: wae