PUSARAN.NEWS- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Griya Agung, Palembang. Acara penting ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago pada Rabu (6/5), menekankan urgensi penanganan serius semua pihak.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dihadiri pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, hingga relawan kebencanaan. Dalam amanatnya, Djamari Chaniago menginstruksikan agar semua unsur pemerintah dan masyarakat mengambil peran aktif untuk menekan angka karhutla di wilayah tersebut.
“Pastikan seluruh perangkat daerah memahami tugas masing-masing, pastikan posko siaga berjalan, personel siap, peralatan tersedia, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka dan sistem komando lapangan berfungsi dengan efektif,” ujar Djamari Chaniago. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk penanganan karhutla yang terstruktur dan responsif di berbagai tingkatan.
Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim kemarau terjadi pada Mei dengan sifat cenderung bawah normal atau lebih kering, sementara puncak kemarau Sumatera Selatan diperkirakan pada Agustus. Pemetaan BPBD Sumsel menunjukkan 12 kabupaten/kota rawan karhutla pada tahun 2026 menjadi prioritas pengawasan, patroli, dan penyiapan sumber daya.
Dalam apel, dilakukan pengecekan kesiapan pasukan dari personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan masyarakat peduli api, serta instansi terkait lainnya. Turut diperiksa kesiapan sarana prasarana penunjang operasi pemadaman, termasuk peralatan pemadaman darat dan kendaraan operasional yang krusial.
Sebagai wujud kesiapan, kegiatan ini turut melaksanakan Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Reaktivasi Desk tersebut merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, guna memastikan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla nasional.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum krusial untuk memastikan kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun peralatan yang tersedia dalam apel kesiapsiagaan karhutla. Tujuannya adalah mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu dan responsif di seluruh wilayah terdampak.
Redaktur: Wae
Sumber: BNPB