PUSARAN.NEWS- Menko PMK menegaskan arahan Presiden terkait percepatan transformasi nasional di Kemenko PMK pada 23 Maret 2026. Arahan ini menyikapi krisis global sebagai momentum pendorong akselerasi agenda pembangunan bangsa.
Menko PMK mengingatkan arahan Presiden saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Presiden menekankan pentingnya menjadikan krisis global sebagai pendorong akselerasi transformasi nasional.
Presiden secara langsung menyatakan, “… krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi.
Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan, swasembada energi. Kita sudah mengarah ke situ.
Tapi sekarang akan mempercepat.” Ini adalah momentum percepatan bagi bangsa.
Selain swasembada pangan dan energi, Presiden juga memprioritaskan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Fokus utama ada pada sektor kesehatan dan pendidikan untuk mendukung akselerasi pembangunan.
Di bidang pendidikan, Menko PMK menekankan pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan normal. Proses pembelajaran harus optimal secara luring untuk menghindari potensi learning loss pada siswa.
Layanan medis esensial juga harus tetap beroperasi secara sepenuhnya normal tanpa gangguan. Diskusi tentang metode hybrid kombinasi luring dan daring tidak menjadi urgensi, demi menjaga kualitas pendidikan siswa.
Menko PMK menyatakan pentingnya percepatan peningkatan kualitas pendidikan di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. “Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas.
Ini utama,” ujarnya.
Transformasi pemerintahan juga menjadi fokus, dengan instruksi percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peningkatan kinerja birokrasi, pelayanan masyarakat, serta efisiensi di segala bidang harus diperkuat.
Perjalanan dinas non-esensial wajib dipangkas, serta optimalisasi rapat daring perlu dilakukan. Penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur juga menjadi bagian transformasi kerja yang efektif.
Menko PMK menekankan penguatan pelayanan masyarakat dan peningkatan SDM. Ia menambahkan, “Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien.”
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenko PMK