PUSARAN.NEWS- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen Indonesia dorong pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur 2026 di Jakarta, Rabu (22/04).
Komitmen ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur terarah, disiplin fiskal, serta pelibatan aktif sektor swasta. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen sebagai agenda jangka panjang negara.
Sinergi kebijakan fiskal disiplin dan kontribusi sektor swasta menjadi kunci utama mencapai target tersebut. Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional dan akan terus didorong investasinya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, “Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi.” Langkah ini krusial demi penguatan perekonomian nasional.
Meski ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, ekonomi Indonesia tetap tangguh. Ekonomi nasional stabil tumbuh sekitar 5 persen dengan inflasi yang terkendali baik.
Defisit APBN terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB, sementara rasio utang sekitar 40 persen. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel di tengah tingginya suku bunga internasional.
Penerimaan negara, khususnya dari pajak dan bea cukai, terus menunjukkan peningkatan signifikan. Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama Tahun 2026.
Dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai, pemerintah memiliki ruang fiskal. Ruang ini efektif untuk meredam gejolak harga energi global yang berpotensi terjadi.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali.
Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” tandas Menkeu.
Pernyataan ini menegaskan keyakinan pemerintah atas stabilitas fiskal negara.
Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek pembangunan. Hanya proyek berdampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar yang akan diprioritaskan.
APBN diposisikan sebagai katalisator utama guna menarik investasi swasta yang lebih besar. Ini dilakukan melalui skema pembiayaan campuran dan kerja sama pemerintah dengan swasta.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN tidak mampu membiayai seluruh pembangunan nasional karena hanya menyumbang 10 persen PDB. Ia pun pungkas, “APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia.
Seperti saya bilang tadi, hanya 10 persen dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti PT SMI.”
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenkeu