PUSARAN.NEWS- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat diplomasi iklim global dengan meningkatkan kapasitas negosiator nasional. Ini diwujudkan melalui United Nations Climate Change Negotiation Training and Simulation di Bogor, 21-24 April 2026.
Pelatihan ini membekali negosiator muda dan tenaga ahli dengan keterampilan teknis serta strategis menjelang rangkaian perundingan iklim global 2026, termasuk COP31 UNFCCC. Program ini merupakan kolaborasi KLH/BPLH bersama GIZ (CLARITY & BioClime) dan International Institute for Sustainable Development (IISD).
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad Irawan, menegaskan pentingnya pemahaman aspek teknis. Ia menyatakan, “Delegasi Indonesia harus mampu menyampaikan posisi secara kredibel sekaligus strategis di forum multilateral,”.
Materi pelatihan disampaikan langsung oleh pakar International Institute for Sustainable Development (IISD), Lynn Wagner dan Jeffrey Qi. Wagner menyoroti kompleksitas negosiasi melalui analogi “gunung es”, di mana proses informal sering lebih menentukan.
Jeffrey Qi membekali peserta dengan keterampilan menyusun pernyataan, melakukan drafting teks, serta merumuskan strategi negosiasi. Ini termasuk konsep Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA).
Selain teori, peserta juga diasah melalui praktik langsung, mulai dari menganalisis draft keputusan COP dan memahami implikasi hukum teks. Mereka mempelajari etika diplomatik, teknik komunikasi, termasuk penggunaan square brackets yang krusial.
Pelatihan ini mengangkat keterkaitan agenda perubahan iklim dan keanekaragaman hayati melalui sinergi dokumen NDC, NAP, dan IBSAP. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas sekitar 17% spesies dunia serta hutan tropis terluas ketiga.
Dengan posisi ini, Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan global yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan konservasi. Ini menegaskan komitmen negara dalam agenda iklim internasional.
Sebagai puncak kegiatan, peserta mengikuti simulasi negosiasi penuh dengan memerankan berbagai delegasi negara. Ini meliputi China, Jepang, Kanada, Uni Eropa, dan Indonesia.
Dalam simulasi penyusunan National Adaptation Plan (NAP), peserta terlibat langsung dalam perdebatan intens yang mencerminkan dinamika nyata. Diskusi ini terjadi antara negara maju dan berkembang, khususnya terkait pendanaan serta prioritas agenda.
Melalui pendekatan konseptual dan pengalaman praktis, KLH/BPLH menargetkan lahirnya negosiator yang mampu membentuk arah kebijakan global. Indonesia diharapkan menjadi pemain kunci dalam perundingan iklim masa depan.
Redaktur: Wae
Sumber: KemenLH