PUSARAN.NEWS- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) terus menggenjot kualitas pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online. Kegiatan Bimbingan Teknis SKM Online lingkup Kementerian dan Lembaga dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (27/2/2026) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Pemerintah mengintegrasikan data umpan balik masyarakat dari SKM Online ke dalam siklus kebijakan yang lebih baik. Langkah ini bertujuan agar suara publik dapat berperan aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menjelaskan SKM Online mendukung lanskap layanan publik berbasis manusia. Pelayanan publik kini memperhatikan pengalaman serta partisipasi pengguna layanan dalam penyelenggaraannya.
“SKM Online tidak hanya menjadi aplikasi, melainkan jembatan antara suara masyarakat dan pengambil kebijakan,” ungkap Otok dalam sambutannya. “Kita tidak hanya mengukur kepuasan, tetapi juga membangun sistem pembelajaran kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.”
Otok melanjutkan, sinergi antarinstansi pemerintah dibutuhkan dalam implementasi SKM Online untuk menghasilkan data yang valid. Data akurat ini menjadi dasar bagi pemerintah mengidentifikasi kesenjangan serta melakukan perbaikan berbasis bukti.
Oleh karena itu, Otok Kuswandaru menekankan tiga hal penting dalam pelaksanaan SKM Online yang pertama. Instansi pemerintah harus memastikan SKM Online dijalankan sesuai standar, digunakan konsisten, kredibel, serta terdokumentasi baik.
Kedua, instansi pemerintah diharapkan memperluas akses dan inklusivitas partisipasi masyarakat setelah implementasi berjalan baik. Semakin banyak pengguna layanan mengisi SKM Online akan memperkuat legitimasi publik secara keseluruhan.
Pada poin ketiga, instansi pemerintah diminta mengintegrasikan hasil SKM ke dalam proses perbaikan layanan dan pengambilan keputusan. Langkah ini memastikan partisipasi publik tidak berhenti di dashboard, melainkan masuk ruang keputusan kebijakan.
“Keberhasilan kita tidak diukur dari jumlah survei yang dilakukan, tetapi dari sejauh mana suara masyarakat memperbaiki keputusan kita,” tegas Otok. “Mari kita pastikan SKM Online menjadi instrumen reformasi yang nyata, terukur, dan berdampak.”
SKM Online diproyeksikan memudahkan masyarakat memiliki ruang partisipasi digital yang lebih luas dan efektif. Selain itu, isu prioritas layanan dapat diidentifikasi lebih cepat, hasilnya menjadi dasar tindak lanjut kebijakan.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan SKM Online yang optimal, Kementerian PANRB mendorong pemahaman teknis melalui bimbingan teknis. Kegiatan ini ditujukan kepada Admin Instansi/Admin Level 0 yang terdaftar dalam SK Tim Pengelola SKM Online.
Kegiatan berfokus pada penguasaan teknis aplikasi SKM Online mendalam, dari arsitektur sistem hingga integrasi SPBE. Materi mencakup manajemen akun, penyusunan survei berbasis peristiwa kehidupan, distribusi kanal, serta analisis hasil untuk pengambilan keputusan berbasis data.
Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik Kementerian PANRB Insan Fahmi menutup kegiatan tersebut. “Bimbingan teknis SKM Online ini tidak hanya membicarakan kebijakan, tetapi juga bagaimana menyampaikan kebijakan itu dalam langkah strategis dan implementatif,” ujarnya.
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenpan RB