PUSARAN.NEWS- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong pembangunan SDM berkualitas di Papua. Ini dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga pada pertemuan Komnas HAM di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi respons dinamika pembangunan di Papua, termasuk isu hak asasi manusia. Beberapa isu strategis dibahas, seperti konflik bersenjata tinggi, peningkatan korban sipil, dan pengungsian internal.
Selain itu, keterbatasan akses layanan dasar serta konflik agraria dan sumber daya alam turut menjadi sorotan utama. Tingginya aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM juga menunjukkan urgensi penanganan komprehensif.
Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, menyatakan penanganan di Papua butuh pendekatan komprehensif. Pendekatan ini harus terintegrasi dan berbasis penghargaan terhadap kearifan lokal setempat.
“Pendekatan pembangunan di Papua perlu mengedepankan aspek kemanusiaan, budaya, dan kelestarian lingkungan,” ujarnya menekankan pentingnya koordinasi. Ini termasuk penguatan lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Kemenko PMK berperan melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, melalui Rencana Aksi Nasional (RAN P3AKS). Program ini mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Fokus RAN P3AKS adalah langkah preventif serta penguatan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Kemenko PMK juga menekankan pergeseran pendekatan pembangunan dari top-down menjadi lebih partisipatif.
Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat, khususnya adat, dalam setiap tahapan pembangunan di Papua. Penghormatan kearifan lokal dan perlindungan ekosistem alam dinilai esensial di tengah meningkatnya risiko bencana.
Kemenko PMK mendorong penyelarasan program antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Ini mencakup program kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko PMK berkomitmen mengintegrasikan kebijakan pembangunan di Papua. Tujuannya adalah sinergi berkelanjutan, termasuk perlindungan masyarakat adat dan peningkatan pendidikan.
Selain itu, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal juga menjadi fokus untuk mewujudkan kesejahteraan. Rapat ini dihadiri perwakilan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Pangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Kesehatan.
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenko PMK