Kemenko PMK Koordinasikan Sistem Peringatan Dini Cuaca Berbasis Dampak
- account_circle pusaran.news
- calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
- print Cetak
Kemenko PMK Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Peringatan Dini Cuaca Berbasis Dampak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PUSARAN.NEWS- Kemenko PMK memperkuat koordinasi sistem peringatan dini berbasis dampak lintas kementerian. Ini mendukung efektivitas Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) pada rapat di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Rapat dipimpin Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana. Delegasi BMKG, BNPB, PU, Pertanian, BIG, dan WFP turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Merry Efriana menegaskan koordinasi lintas sektor kunci memastikan sistem peringatan dini tidak hanya informasi. Namun juga mendorong aksi cepat, tepat, dan terkoordinasi di lapangan.
“Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem peringatan dini tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga mampu mendorong aksi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi di lapangan,” ujarnya. Pernyataan ini sangat penting.
Pendekatan peringatan dini berbasis dampak butuh integrasi data dan keselarasan kebijakan antarkementerian. Ini agar informasi dapat langsung diterjemahkan menjadi langkah antisipatif yang konkret.
“Kita perlu membangun kesamaan pemahaman dengan prinsip satu data, satu bahasa, dan satu komando, agar setiap informasi peringatan dini dapat direspons secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya. Hal ini ditekankan untuk respons efektif.
Masing-masing kementerian dan lembaga menyampaikan perannya dalam sistem peringatan dini berbasis dampak. BMKG fokus penguatan sistem, sedangkan BNPB mendorong aksi dini serta kesiapsiagaan.
Kementerian PU dan Pertanian menyediakan data sektoral serta dukungan mitigasi di lapangan. BIG berkontribusi data geospasial terintegrasi, sementara WFP mendukung kapasitas implementasi daerah.
Rapat membahas kesiapan workshop teknis untuk penguatan kapasitas nasional dan daerah. Ini melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah, termasuk DIY serta Nusa Tenggara Timur.
Melalui forum ini, Kemenko PMK mendorong komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat sinergi. Ini juga untuk meningkatkan interoperabilitas data dan kesiapan kebijakan kelembagaan AMPD.
Kemenko PMK menegaskan komitmennya mengoordinasikan dan mengawal penguatan sistem peringatan dini dan aksi dini. Ini bagian upaya nasional meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenko PMK
- Penulis: pusaran.news
