PUSARAN.NEWS- Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan Kemenkes, Lupi Trilaksono, menegaskan pentingnya data akurat dalam penyusunan kebijakan kesehatan nasional. Penegasan ini disampaikan pada webinar internasional Interpretation of Global Burden of Disease (GBD) Indicators, Kamis (23/4/2026).
“Di balik setiap angka beban penyakit, terdapat cerita nyata masyarakat dan tantangan sistem kesehatan. Data akurat menjadi kunci bagi pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis bukti,” ujar Lupi Trilaksono.
Webinar internasional ini diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI. Acara tersebut menghadirkan pakar global seperti Prof. Mohsen Naghavi dari IHME University of Washington dan Dr. Marie Ng dari National University of Singapore.
Prof. Mohsen Naghavi menegaskan bahwa kualitas data menjadi prasyarat utama dalam penyusunan indikator kesehatan global. “Tanpa data yang cukup, Indonesia tidak dapat sepenuhnya terwakili dalam hasil GBD dan platform visualisasinya,” tegasnya.
Indikator GBD merupakan alat ukur esensial untuk menganalisis tren penyakit serta faktor risiko kesehatan. Data ini penting untuk kebijakan kesehatan nasional dan perbandingan kondisi dengan negara lain.
Dr. Marie Ng menyoroti tantangan ketersediaan data sebagai isu global, dengan hanya 86 negara memiliki pencatatan vital lengkap setelah 2010. Singapura dan Malaysia berhasil mengintegrasikan sistem registrasi sipil dengan informasi medis, termasuk verbal autopsy di daerah terpencil.
Menanggapi tantangan tersebut, Indonesia kini mempercepat penguatan data melalui integrasi platform SATUSEHAT. Integrasi ini dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri.
Data rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan kini terhubung otomatis, mempercepat sinkronisasi data kelahiran dan kematian. Uji coba integrasi ini mengubah mekanisme pencatatan pasif menjadi sistem proaktif berbasis layanan (point of care).
Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat penerbitan dokumen kependudukan seperti NIK dan akta kelahiran/kematian. Namun juga membuka peluang pencatatan penyebab kematian yang lebih akurat melalui sertifikasi medis.
Lupi menutup dengan mengingatkan pentingnya data beban penyakit sebagai fondasi pembangunan nasional. “Tanpa data yang valid, sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut tersedia melalui Halo Kemenkes hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id.
Redaktur: Wae
Sumber: Kemenkes