PUSARAN.NEWS- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 04 Mei 2026 menandatangani PKS percepatan PSEL. Langkah ini diambil guna menangani lebih dari 9.000 ton sampah harian dan mengatasi daya tampung Bantargebang yang kian menipis.
Jakarta menghadapi persoalan serius dengan timbulan sampah lebih dari 9.000 ton setiap hari. Kondisi ini diperparah oleh 87 persen sampah yang belum tertangani optimal, menciptakan tekanan lingkungan di Bantargebang.
Tempat pengolahan akhir Bantargebang kini berada di ambang batas daya tampung. Gunungan sampah terus meninggi, sementara ruang semakin terbatas dan ancaman lingkungan kian nyata.
Jika dibiarkan, persoalan sampah akan menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Keberlanjutan kota Jakarta pun terancam tanpa penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Percepatan pembangunan PSEL menjadi solusi krusial yang tidak dapat ditunda lagi. Teknologi ini diharapkan mampu mengubah sampah menjadi energi, memutus ketergantungan pada metode penimbunan lama.
PSEL bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya strategis mengatasi keterbatasan Jakarta. Pendekatan baru ini menjadi keharusan, mengingat ruang kota yang kian sempit dan beban sampah terus bertambah.
Jakarta membutuhkan sistem yang mampu mengolah, mengurangi, dan mengubah sampah secara signifikan. PSEL membuka jalan bagi kota untuk bertransformasi, dari krisis menjadi peluang energi yang berkelanjutan.
Perubahan ini membutuhkan waktu, dengan estimasi operasional PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Artinya, Jakarta harus tetap menghadapi realitas beban sampah yang ada selama masa transisi ini.
Peran masyarakat menjadi sangat penting dalam pengelolaan sampah dari hulu. Memilah, mengurangi timbulan, serta mengelola sampah organik mandiri adalah langkah sederhana namun berdampak besar.
Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya bertumpu pada teknologi hilir. PSEL akan menjadi bagian penting dari solusi, namun partisipasi aktif masyarakat tetap kunci utama.
Redaktur: Wae
Sumber: KemenLH