PUSARAN.NEWS- Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat ekosistem regulasi obat global. Hal itu disampaikan secara daring pada Global Health and Medicine Forum di Markas Besar PBB, New York, Rabu (8/4/2026).
Forum internasional yang diselenggarakan United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ini mempertemukan regulator dan pembuat kebijakan. Mereka membahas penguatan sistem regulasi di tengah tantangan global seperti ketahanan rantai pasok dan inovasi.
Kegiatan penting ini dipimpin oleh Jie He dari Chinese Academy of Sciences dengan dukungan institusi internasional. Di antaranya United Nations Correspondents Association (UNCA) dan Institute for Global Industry, Universitas Tsinghua.
Dalam pidato berjudul “Strengthening the Global Medicines Regulatory Ecosystem: Indonesia’s Contribution to Global Health”, Kepala BPOM menekankan sistem regulasi kuat sebagai fondasi ketahanan kesehatan global. Sistem tersebut harus adaptif dan kolaboratif untuk mencapai tujuan tersebut.
Taruna Ikrar menyatakan, “Indonesia berkomitmen membangun sistem regulasi yang kredibel dan berstandar internasional, sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap produk medis yang aman, berkhasiat, dan bermutu.” Komitmen ini menjadi prioritas utama bagi BPOM.
Salah satu capaian penting Indonesia adalah diraihnya status WHO-Listed Authority (WLA) untuk vaksin pada Desember 2025. Pengakuan ini menjadikan Indonesia negara berkembang pertama yang memperoleh status bergengsi tersebut.
Status WLA memperkuat kepercayaan internasional dan mendorong praktik regulatory reliance antarnegara. Ini juga membuka peluang kontribusi lebih luas bagi industri farmasi nasional dalam rantai pasok global.
Penguatan regulasi BPOM sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional melalui pendekatan berbasis risiko. Hal ini didukung digitalisasi layanan perizinan dan inovasi industri farmasi dalam negeri.
Dalam dinamika global, termasuk kerja sama perdagangan internasional, Indonesia terus menjaga keseimbangan. Keseimbangan ini antara keterbukaan dan perlindungan kepentingan nasional.
Sementara itu, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM pada 21 April 2026 juga mengeluarkan pengumuman penting. Pengumuman ini telah dilihat 40 kali dan terkait indikasi peningkatan upaya penipuan mengatasnamakan layanan e-Sertifikasi.
Pengguna layanan diimbau tidak menindaklanjuti informasi atau permintaan yang mencurigakan. Mereka harus segera melakukan konfirmasi melalui kanal layanan resmi Badan POM.
Redaktur: Wae
Sumber: BPOM