PUSARAN.NEWS- Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau langsung lokasi terdampak gempa bumi magnitudo 7,6 di Bitung, Sulawesi Utara. Peninjauan ini dilakukan pada Jumat (3/4) untuk asesmen cepat kerusakan serta identifikasi kebutuhan mendesak masyarakat pascagempa.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, didampingi Plt. Inspektur III BNPB, Kombes Pol. Deden Nurhidayatullah, hadir di lokasi atas arahan Kepala BNPB.
Keduanya berkoordinasi intensif dengan Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, serta jajaran Forkopimda, termasuk Danlantamal, Kapolres, dan Danramil setempat.
Peninjauan lapangan ini bertujuan memetakan skala prioritas bantuan untuk percepatan pemulihan, berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen BNPB dalam memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Bitung sesuai arahan Presiden RI.
Bantuan yang disiapkan meliputi logistik permakanan dan non-permakanan, peralatan kebencanaan, pengerahan personel tambahan, hingga dukungan anggaran darurat. Seluruh dukungan ini diberikan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan optimal dan efektif.
Saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pendataan di lapangan guna memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak. BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan, serta mengikuti instruksi resmi otoritas kebencanaan.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada daerahnya. Berdasarkan data sementara, terdapat 41 bangunan, baik rumah maupun fasilitas umum, serta talud yang rusak mengenai rumah warga.
Hengky Honandar menyambut baik sinergi pusat dan daerah untuk percepatan penanganan darurat bencana. Ia menyampaikan, “Kami memberikan apresiasi kepada BNPB yang hadir langsung di Kota Bitung untuk meninjau dampak bencana yang baru saja terjadi,” ujar Hengky.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan melakukan pendataan lanjutan serta intervensi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sesuai arahan BNPB. Hengky menambahkan, “Sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan BNPB pusat.
Apabila terdapat kebutuhan dukungan”.
Redaktur: Wae
Sumber: BNPB