PUSARAN.NEWS- Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) secara aktif memperkuat penanganan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pada Senin, 4 Mei 2026, tim penyidik melibatkan ahli dari Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk melengkapi alat bukti dalam dua kasus, termasuk penimbunan 800 liter solar di Sumbawa dan penjualan Pertalite ilegal di Lombok Timur.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol. Fx.
Endriadi, menyatakan bahwa koordinasi dengan ahli migas dari Hiswana Migas adalah bagian dari proses gelar perkara yang sedang berjalan. Gelar perkara ini akan segera dilakukan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus-kasus tersebut.
Dua kasus yang ditangani terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Kasus di Lombok Timur melibatkan penjualan Pertalite eceran tanpa izin oleh pelaku ID, sementara di Sumbawa terkait dugaan penimbunan 800 liter solar bersubsidi oleh JH.
Modus penimbunan solar di Sumbawa diduga untuk mencari keuntungan dengan menjual kembali BBM ke nelayan Pulau Bungin dengan harga di atas ketentuan. Praktik ini merugikan masyarakat yang berhak dan merupakan upaya mencari keuntungan pribadi dari distribusi BBM subsidi.
Polda NTB mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan dengan melibatkan berbagai instansi untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Kombes Endriadi menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus diperketat dan setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak tegas.
Selain dua kasus tersebut, Polda NTB juga menangani satu kasus lain terkait dugaan penyalahgunaan distribusi elpiji bersubsidi sepanjang tahun 2026. Dari total tiga kasus yang berhasil diungkap, para pelaku telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Redaktur: Wae
Sumber: Tribratanews